1. Gugatan

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak,
sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.43

2. Pengadilan Niaga

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang
relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.
Pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu .selama pemeriksaan masih berlangsung, yaitu bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek ini menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Adapun tindakan untuk untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dengan menggunakan tata cara gugatan pembatalan merek terdaftar pada Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 80 sampai dengan PasaI 81
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan, sebagaimana tercantum pada Pasal 85 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila

penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan, jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Dan bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan, sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

3. Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:
a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi;
b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.
Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan

Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Melampirkan bukti kepemilikan merek, yaitu Sertifikat Merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya;
b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
c. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan

penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya
penetapan sementara tersebut.44

4. Arbitrase

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

F. Ketentuan Pidana Hak atas Merek

Hak atas merek yang merupakan hak milik perseorangan tentunya memiliki tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Merek. Dengan kata lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana

44 Hariyani, Iswi, op cit.,hal 117.

diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu adanya ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman pidananya diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU No. 15
Th. 2001.
Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek juga mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain. Selanjutnya pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan ancaman hukum pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa, sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bagi siapa saja yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atau menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan indikasi asal, diancam dengan pelanggaran.

sumber: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kasus%20hak%20paten%20produk.%20thesis&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F24095%2F1%2FJeanne_Yaqualine_Tani.pdf&ei=pQyeUZvXIsqErge244GwDQ&usg=AFQjCNEjpp8et6nE9HjaHg61NwnRCd0tEw