ABSTRAK

Guna memperoleh perlindungan hukum atas merek, wajib dilakukan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal tersebut mengharuskan adanya merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek agar pemilik merek tersebut dapat memperoleh hak eksklusif atas mereknya. Apabila suatu merek belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dibuktikan dengan adanya sertifikat merek, maka akan sulit memperoleh perlindungan hukum atas suatu
merek.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer). Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum atas merek bagi pemilik yang berhak atas suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa merek INAV sebagai merek terdaftar dapat mengajukan gugatan baik gugatan secara perdata dan gugatan pidana, apabila mereknya tersebut telah dilanggar oleh pihak lain yang tidak memiliki itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci : merek, pendaftaran merek, dan perlindungan hak atas merek.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global.5

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran
merek.6

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual

yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang HKI lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib
untuk mendapatkan perlindungan.7 Hal ini sebagaimana yang termuat

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Merek INAV

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Merek Umum. Untuk jangka waktu tertentu pemegang hak atas merek dapat menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar, baik untuk digunakan diperpanjang maupun sebagai alat bukti
bila terjadi sengketa pelaksanaan atas Merek Terdaftar.45

Suatu merek dapat juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemegang hak atas merek tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan
karena 3 (tiga) hal:46

4. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
5. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
6. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.
Perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intekektual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Perlindungan hukum ini diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek yang meliputi pemberian pendaftaran hak atas merek (Pasal

3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) dan pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya untuk menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata (Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Selain itu Kantor Merek selaku tempat pendaftaran merek akan membantu pemegang merek untuk membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan administrasi yang diperlukan untuk pembuktian sebuah merek terdaftar. Bukti yang dimaksud antara lain dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan pendaftaran, misalnya surat bukti kepemilikan merek, surat permohonan pendaftaran merek, deskripsi merek,
dan lain-lain yang berkaitan dengan merek terdaftar.47

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, INAV by Intan Avantie merupakan merek batik yang berasal dari Semarang, diketahui bahwa butik fashion yang beralamat di jalan Indraprasta Nomor 97 Semarang ini adalah anak dari perancang fashion batik Ny. Anne Avantie. Ny. Intan Avantie yang bernama asli Citra Intan Permatasari ini ingin memiliki usaha butik sendiri

juga. Akan tetapi karena Ny. Intan Avantie menginginkan merek batik sendiri yang berbeda dari merek batik milik Ny. Anne Avantie maka kemudian dibuat merek batik sendiri yang diberi nama batik INAV by Intan Avantie. Pendirian usaha batik INAV yaitu pada tanggal 19 Juni 2005 dan Pendaftaran dilakukan bulan Januari Tahun 2008.
Dasar hukum yang akan dipergunakan oleh Kantor Merek dalam suatu pendaftaran merek adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;

3. Telah menjadi milik umum; atau

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan pendaftaran akan ditolak karena Kantor Merek tidak menginginkan pihak yang didaftarkan belakangan akan mempunyai itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Yang dimaksud itikad tidak baik di sini adalah pemilik merek yang baru akan didaftarkan itu sengaja membuat merek yang hampir mirip dengan merek yang sudah terkenal dengan tujuan membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan

usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
Pendaftaran merek INAV by Intan Avantie dilakukan dengan cara mendaftarkan atas nama Citra Intan Permatasari. Di sisi lain, Ny. ANNE AVANTIE dan Ny. Intan Avantie sendiri adalah ibu dan anak, sehingga pendaftaran menggunakan nama Ny. Anne Avantie pada prinsipnya tidak akan menimbulkan masalah.48
Tindakan Pemegang Hak atas Merek INAV by Intan Avantie terhadap

Pelanggaran Merek sering terjadi dalam praktek di masyarakat. Pelanggaran ini dilakukan oleh orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan dari merek yang sudah terkenal di dalam masyarakat. Para pelanggar itu dengan sengaja memproduksi barang-barang tertentu dan kemudian memberinya merek sesuai dengan merek yang sudah terkenal tersebut. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pemegang merek yang sah tersebut.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek maka pemegang hak atas merek yang sah dapat melakukan gugatan pidana dan perdata. Dapat diajukannya gugatan ini merupakan konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.
Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek menyatakan bahwa gugatan pelanggaran merek terdaftar dapat

diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus.49

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang meliputi pemberian hak atas merek, dan kepada pemegang merek dapat menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata. Selain itu Kantor Merek akan membantu pemegang merek untuk membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan yang diperlukan untuk pembuktian merek terdaftar. Bukti yang dimaksud antara lain dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan pendaftaran, misalnya surat bukti kepemilikan merek, surat permohonan pendaftaran merek, deskripsi merek, dan lain-lain yang berkaitan dengan merek terdaftar.
2. Keuntungan dari merek yang terdaftar, yaitu apabila terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain adalah dapat melakukan gugatan pidana dan perdata. Gugatan ini ditujukan Pengadilan Niaga. Selain itu pemegang merek dapat juga menggunakan jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Sumber: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kasus%20hak%20paten%20produk.%20thesis&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F24095%2F1%2FJeanne_Yaqualine_Tani.pdf&ei=pQyeUZvXIsqErge244GwDQ&usg=AFQjCNEjpp8et6nE9HjaHg61NwnRCd0tEw