Latest Entries »

ABSTRAK

Guna memperoleh perlindungan hukum atas merek, wajib dilakukan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal tersebut mengharuskan adanya merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek agar pemilik merek tersebut dapat memperoleh hak eksklusif atas mereknya. Apabila suatu merek belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dibuktikan dengan adanya sertifikat merek, maka akan sulit memperoleh perlindungan hukum atas suatu
merek.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer). Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum atas merek bagi pemilik yang berhak atas suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa merek INAV sebagai merek terdaftar dapat mengajukan gugatan baik gugatan secara perdata dan gugatan pidana, apabila mereknya tersebut telah dilanggar oleh pihak lain yang tidak memiliki itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci : merek, pendaftaran merek, dan perlindungan hak atas merek.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global.5

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran
merek.6

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual

yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang HKI lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib
untuk mendapatkan perlindungan.7 Hal ini sebagaimana yang termuat

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Merek INAV

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Merek Umum. Untuk jangka waktu tertentu pemegang hak atas merek dapat menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar, baik untuk digunakan diperpanjang maupun sebagai alat bukti
bila terjadi sengketa pelaksanaan atas Merek Terdaftar.45

Suatu merek dapat juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemegang hak atas merek tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan
karena 3 (tiga) hal:46

4. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
5. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
6. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.
Perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intekektual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Perlindungan hukum ini diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek yang meliputi pemberian pendaftaran hak atas merek (Pasal

3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) dan pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya untuk menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata (Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Selain itu Kantor Merek selaku tempat pendaftaran merek akan membantu pemegang merek untuk membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan administrasi yang diperlukan untuk pembuktian sebuah merek terdaftar. Bukti yang dimaksud antara lain dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan pendaftaran, misalnya surat bukti kepemilikan merek, surat permohonan pendaftaran merek, deskripsi merek,
dan lain-lain yang berkaitan dengan merek terdaftar.47

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, INAV by Intan Avantie merupakan merek batik yang berasal dari Semarang, diketahui bahwa butik fashion yang beralamat di jalan Indraprasta Nomor 97 Semarang ini adalah anak dari perancang fashion batik Ny. Anne Avantie. Ny. Intan Avantie yang bernama asli Citra Intan Permatasari ini ingin memiliki usaha butik sendiri

juga. Akan tetapi karena Ny. Intan Avantie menginginkan merek batik sendiri yang berbeda dari merek batik milik Ny. Anne Avantie maka kemudian dibuat merek batik sendiri yang diberi nama batik INAV by Intan Avantie. Pendirian usaha batik INAV yaitu pada tanggal 19 Juni 2005 dan Pendaftaran dilakukan bulan Januari Tahun 2008.
Dasar hukum yang akan dipergunakan oleh Kantor Merek dalam suatu pendaftaran merek adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;

3. Telah menjadi milik umum; atau

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan pendaftaran akan ditolak karena Kantor Merek tidak menginginkan pihak yang didaftarkan belakangan akan mempunyai itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Yang dimaksud itikad tidak baik di sini adalah pemilik merek yang baru akan didaftarkan itu sengaja membuat merek yang hampir mirip dengan merek yang sudah terkenal dengan tujuan membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan

usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
Pendaftaran merek INAV by Intan Avantie dilakukan dengan cara mendaftarkan atas nama Citra Intan Permatasari. Di sisi lain, Ny. ANNE AVANTIE dan Ny. Intan Avantie sendiri adalah ibu dan anak, sehingga pendaftaran menggunakan nama Ny. Anne Avantie pada prinsipnya tidak akan menimbulkan masalah.48
Tindakan Pemegang Hak atas Merek INAV by Intan Avantie terhadap

Pelanggaran Merek sering terjadi dalam praktek di masyarakat. Pelanggaran ini dilakukan oleh orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan dari merek yang sudah terkenal di dalam masyarakat. Para pelanggar itu dengan sengaja memproduksi barang-barang tertentu dan kemudian memberinya merek sesuai dengan merek yang sudah terkenal tersebut. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pemegang merek yang sah tersebut.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek maka pemegang hak atas merek yang sah dapat melakukan gugatan pidana dan perdata. Dapat diajukannya gugatan ini merupakan konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.
Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek menyatakan bahwa gugatan pelanggaran merek terdaftar dapat

diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus.49

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang meliputi pemberian hak atas merek, dan kepada pemegang merek dapat menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata. Selain itu Kantor Merek akan membantu pemegang merek untuk membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan yang diperlukan untuk pembuktian merek terdaftar. Bukti yang dimaksud antara lain dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan pendaftaran, misalnya surat bukti kepemilikan merek, surat permohonan pendaftaran merek, deskripsi merek, dan lain-lain yang berkaitan dengan merek terdaftar.
2. Keuntungan dari merek yang terdaftar, yaitu apabila terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain adalah dapat melakukan gugatan pidana dan perdata. Gugatan ini ditujukan Pengadilan Niaga. Selain itu pemegang merek dapat juga menggunakan jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Sumber: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kasus%20hak%20paten%20produk.%20thesis&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F24095%2F1%2FJeanne_Yaqualine_Tani.pdf&ei=pQyeUZvXIsqErge244GwDQ&usg=AFQjCNEjpp8et6nE9HjaHg61NwnRCd0tEw

1. Pengertian Merek

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek:

a. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna tersebut;
b. Memiliki daya pembeda (distinctive) dengan merek lain yang sejenis;

c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

2. Pengertian Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek

Hak cipta harus dapat melindungi ekspresi dari suatu ide gagasan konsep, salah satu cara untuk melindungi suatu hak cipta tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya. Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.
Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana yang temuat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek.

B. Fungsi Dan Manfaat Merek
Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.22
Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah trademark, brand, atau logo) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyedianya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.23 Dengan demikian, merek

22 Gautama, Sudargo, Hukum Merek Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 34.
23 Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta,Paten, Merek, dan seluk-beluknya, Jakarta, Erlangga,esensi , 2009, hal.50

berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut.24

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI) bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya
usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.25 Oleh karena itu,

merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya, merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (means of trade promotion) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar

24 Usman, Rachmadi, op.cit, hal 320.
25 Putra, Ida Bagus Wyasa, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasionaldalam Transaksi Bisnis
Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2000, hal 23.

negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “goodwill” di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Goodwill atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam
memperluas pasaran.26

Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada 3 (tiga) hal yaitu:27
1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Sumber: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kasus%20hak%20paten%20produk.%20thesis&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F24095%2F1%2FJeanne_Yaqualine_Tani.pdf&ei=pQyeUZvXIsqErge244GwDQ&usg=AFQjCNEjpp8et6nE9HjaHg61NwnRCd0tEw

Abstraksi

DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki populasi yang sangat besar tetapi tidak didukung secara langsung dengan luas sawah yang dapat memenuhi kebutuhan beras bagi penduduknya. Cipinang pasar beras pusat (PIBC) yang dikelola oleh PT. Food Station Cipinang Jaya (FSTJ) diharapkan menjadi pesta yang dapat mengelola dan mengontrol pasokan beras untuk ketahanan pangan, khususnya di wilayah Jakarta.
Salah satu aspek penting beras untuk mengatur dan mengendalikan keamanan pangan di DKI Jakarta aspek pasokan dan harga beras. Jaringan saraf tiruan adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah, terutama di kompleks dan sulit pemodelan matematika. Salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan adalah peramalan data time series. Itu Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi pasokan dan harga beras di provinsi DKI Jakarta.
Peramalan dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan beras dan kenaikan harga beras yang bisa mengganggu ketersediaan dan daya beli penduduk DKI Jakarta. Data seri waktu yang digunakan sebagai input data dalam penelitian ini adalah data mingguan menyediakan beras dan harga beras untuk periode Januari 2009 sampai dengan Juli 2010. Pelatihan adalah dilakukan dengan menggunakan beberapa model jaringan serta beberapa parameter jaringan untuk menentukan kemampuan jaringan saraf tiruan dalam peramalan nilai yang paling akurat. Untuk mendapatkan jaringan yang optimal, beberapa jumlah node diadili. Jumlah input yang digunakan dalam input Lapisan empat node, jumlah node dalam lapisan tersembunyi diadili dengan empat, enam dan delapan node, sedangkan jumlah output node adalah dua node. Jaringan ini juga menggunakan tingkat belajar dari 0,2 dan momentum 0,05 dan fungsi aktivasi logsig. Percobaan telah menunjukkan bahwa jaringan yang optimal untuk pengadaan dan peramalan harga beras dapat diperoleh dengan menggunakan empat node input, delapan node tersembunyi dan dua node output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akurasi model peramalan untuk meramalkan pasokan beras dan harga beras telah mencapai perkiraan lebih dari 90%. Dari hasil peramalan, model juga dapat memberikan peringatan dini untuk pasokan dan harga beras dalam bentuk pernyataan “aman”, “Hati-hati” atau “rawan”.
Kata kunci: Jaringan Syaraf Tiruan, Peramalan, Sistem Peringatan Dini, Beras, DKI Jakarta

1. PENDAHULUAN2
Pengadaan beras nasional dari dulu sampai sekarang masih menjadi permasalahan nasional yang angat pelik. Salah satu diantaranya terjadi karena masyarakat Indonesia terlanjur menganggap beras sebagai bahan makanan pokok yang harus ada dalam pola pangan sehari-hari. Dengan demikian sebagai komoditas pangan utama, permasalahan beras bukan hanya merupakan permasalahan ekonomi saja tetapi juga bersifat politis (Gumbira-Sa’id, 2007).
Masalah utama yang terkait dengan perberasan nasional adalah masalah harga dan non harga beras. Masalah yang paling kontroversial terkait dengan masalah harga beras adalah fluktuasi harga beras
(Nainggolan, 2007), sedangkan masalah non harga beras yang paling merugikan perberasan nasional adalah masalah susut pascapanen yang dapat mencapai 20% dari jumlah total panen dalam satu tahun
(Hasbullah, 2007). Harga beras seringkali muncul dan menjadi masalah kontroversial antara kepentingan petani dan kepentingan masyarakat. Di satu sisi pemerintah sebagai regulator ingin menjaga kepentingan dan ingin memberikan kesejahteraan yang optimal bagi petani, tetapi di sisi lain
pemerintah juga ingin memberikan perlindungan agar harga beras dapat terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, bahkan dapat terjangkau oleh petani padi sendiri yang pada waktu tertentu harus
menjadi konsumen beras (Suhardi, 2009).
Provinsi DKI Jakarta memiliki pasar induk perberasan bernama Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang dikelola oleh PT. Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ). Pengelola FSTJ yang berada di bawah
Pemda DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi pihak yang dapat mengatur dan mengendalikan persediaan pangan, khususnya untuk komoditas beras di wilayah DKI Jakarta. Tahun 2009, menurut
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil propinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 8.523.157 orang (www.kependudukancapil.go.id, 2011),
namun tidak didukung langsung oleh area persawahan yang dapat mencukupi kebutuhan beras bagi penduduknya. Apabila konsumsi per orang per tahun sebesar 120 kg beras maka kebutuhan beras
untuk jumlah penduduk DKI Jakarta tersebut sekitar 1 juta ton, sedangkan produksi beras dari wilayah DKI Jakarta sendiri pada tahun 2009 hanya 11.013 ton (http://www.deptan.go.id/, 2011).

1.2 Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan permasalahan perberasan di Provinsi DKI Jakartatersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan model dalam bentuk program komputasi yang dapat digunakan (1) untuk memperkirakan jumlah pasokan beras dari PIBC ke wilayah di propinsi DKI Jakarta, (2) untuk memperkirakan harga beras jenis Muncul/ III dan IR 64/ III di PIBC Jakarta dan (3) sebagai suatu sistem peringatan dini dalam mengantisipasi pasokan dan harga beras yang tidak dikehendaki.

Data Penelitian
Data yang digunakan dalam pengembangan JST tersebut diperoleh dari PIBC. Data tersebut adalah data pasokan dan data harga beras harian yang dikumpulkan dari mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 24 Juli 2010. Data harian diubah menjadi data mingguan yang selanjutnya dijadikan data input jaringan untuk memperkirakan pasokan beras dan harga beras selama dua minggu ke depan.
Data input yang digunakan adalah data pasokan beras dan data harga beras selama empat minggu terakhir. Data yang diperoleh dibuat pola yang selanjutnya dimasukkan ke dalam jaringan. Pola yang
dibuat adalah empat input dan dua output. Pola yang diperoleh adalah sebanyak 75 pola, dengan rincian 50 pola digunakan untuk pelatihan dan 25 pola lagi digunakan untuk pengujian.

Proses Pengujian
Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan arsitektur JST hasil pelatihan yang memiliki kinerja terbaik yaitu yang menghasilkan nilai error dan epoch terkecil. Arsitektur JST terbaik yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah JST untuk pasokan beras, JST untuk prakiraan harga beras tipe IR64/III dan JST untuk prakiraan harga beras tipe Muncul/ III.

KESIMPULAN
Dari penelitian ini, dapat ditarik dua kesimpulan berikut:
1. Model prakiraan pasokan beras, prakiraan harga beras Muncul/III dan prakiraan harga beras IR64/III untuk DKI Jakarta mampu memberikan informasi peringatan dini ”aman”, ”waspada” dan ”rawan”.
2. Tingkat akurasi untuk model prakiraan pasokan beras adalah 91.96%, tingkat akurasi untuk model prakiraan harga beras Muncul/III adalah 93.05% dan tingkat akurasi untuk model prakiraan harga beras IR64/III adalah 98.63%.

Sumber: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jurnal%20model%20rancang%20bangun&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fblog.trisakti.ac.id%2Fjurnalti%2Ffiles%2F2011%2F07%2FJURNAL-TI-Vol-1-No-3-NOVEMBER-2011.pdf&ei=8XC4Uf7pC8LprAe42oFY&usg=AFQjCNEYMjmR8n3H2OPefLXQo-y4RPVWkA&bvm=bv.47810305,d.bmk

Terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, dapat diajukan permohonan banding. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif tersebut, mengartikan bahwa permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif saja, yang menjadi dasar penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut. Dengan demikian, banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan pendaftaran merek.
Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan
35 Hariyani, Iswi, op, cit., hal.99.

substantif. Alasan yang diuraikan dalam permohonan banding harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan
lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan.36

Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama dalam waktu

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Bila jangka waktu dimaksud telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon dan selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencatat dan mengumumkan penolakan itu.
Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Komisi Banding Merek dapat mengabulkan atau menolak permohonan banding tersebut. Dalam hal dikabulkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan pengumuman permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, bila ditolak pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan
36 Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

kasasi.

Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding Merek bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.37
Keanggotaan Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua

merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Khusus untuk ketua dan wakil ketua Komisi Banding Merek dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
Dalam rangka memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek akan membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Ketentuan jumlah anggota majelis Komisi Banding Merek berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Sumber: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kasus%20hak%20paten%20produk.%20thesis&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F24095%2F1%2FJeanne_Yaqualine_Tani.pdf&ei=pQyeUZvXIsqErge244GwDQ&usg=AFQjCNEjpp8et6nE9HjaHg61NwnRCd0tEw

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.
Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beritikad baik. Pemilik merek yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maupun jasa. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar.

Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.38
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang, sedangkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek, bahwa permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas.
Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek
38 Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, op. cit., hal. 156.

dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

sumber: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kasus%20hak%20paten%20produk.%20thesis&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F24095%2F1%2FJeanne_Yaqualine_Tani.pdf&ei=pQyeUZvXIsqErge244GwDQ&usg=AFQjCNEjpp8et6nE9HjaHg61NwnRCd0tEw

1. Gugatan

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak,
sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.43

2. Pengadilan Niaga

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang
relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.
Pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu .selama pemeriksaan masih berlangsung, yaitu bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek ini menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Adapun tindakan untuk untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dengan menggunakan tata cara gugatan pembatalan merek terdaftar pada Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 80 sampai dengan PasaI 81
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan, sebagaimana tercantum pada Pasal 85 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila

penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan, jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Dan bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan, sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

3. Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:
a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi;
b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.
Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan

Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Melampirkan bukti kepemilikan merek, yaitu Sertifikat Merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya;
b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
c. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan

penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya
penetapan sementara tersebut.44

4. Arbitrase

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

F. Ketentuan Pidana Hak atas Merek

Hak atas merek yang merupakan hak milik perseorangan tentunya memiliki tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Merek. Dengan kata lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana

44 Hariyani, Iswi, op cit.,hal 117.

diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu adanya ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman pidananya diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU No. 15
Th. 2001.
Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek juga mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain. Selanjutnya pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan ancaman hukum pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa, sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bagi siapa saja yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atau menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan indikasi asal, diancam dengan pelanggaran.

sumber: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kasus%20hak%20paten%20produk.%20thesis&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDUQFjAC&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F24095%2F1%2FJeanne_Yaqualine_Tani.pdf&ei=pQyeUZvXIsqErge244GwDQ&usg=AFQjCNEjpp8et6nE9HjaHg61NwnRCd0tEw

niat jadi pengusaha sapi??

Penggemukan Sapi Potong
Usaha penggemukan sapi potong tidak membutuhkan pemeliharaan yang relatif tidak sulit. Berbeda dengan usaha sapi perah, yang pemeliharaannya harus sangat intensif. Modalnya pun tidak terlalu besar, karena besarnya modal tergantung banyaknya sapi bakalan yang akan digemukkan. Disamping itu singkatnya pemeliharaan yaitu 3 – 4 bulan juga menjadi factor penunjang keberhasilan usaha ini. Dengan sistem penggemukan yang dipadukan dengan usaha pertanian, misalnya penanaman jagung dan sayur-sayuran. Maka usaha ini menjadi usaha tani terpadu tanpa limbah.
Penggemukan pun bisa dipacu dengan teknologi mikroba yang relatif ramah lingkukangan yang telah dikembangkan oleh Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor. Misalnya dengan penambahan probioti Bioplus ke dalam rumen serta mencampurkannya dengan jerami sebagai pakannya.
Upaya ini akan mampu meningkatkan kemampuan pertambahan berat badan hariannya yang stabil. Karena probiotik tersebut berfungsi meningkatkan metabolisme tubuh melalui perbaikan kondisi mikroba di dalam perut sapi.
8.2. Sapi Bakalan
Sapi yang akan digemukkan biasanya disebut sebagai sapi bakalan. Sapi ini biasanya berusia 15 – 20 bulan dan memiliki bobot hidup sekitar 200 – 300 kg. Kondisi nya agak kurus tetapi sehat bertulang rangka agak besar.
Biasanya yang digunakan sebagai sapi bakalan adalah ternak yang berkelamin jantan. Jenisnya bermacam-macam, ada jenis bakalan import dan lokal. Sapi bakalan yang berasal dari galur impor ini biasanya pertumbuhannya lebih baik disbanding sapi local. Pertumbuhan bobot badan perharinya berkisar 1 – 1,5 kg/ekor/hari. Karena kemampuan mengkonsumsi konsentratnya lebih baik, demikian pula dengan metabolisme tubuhnya. Sehingga dalam waktu singkat mampu mencapai bobot badan yang ideal 400 – 500 kg.
8.3. Sapi Pembibitan
Dalam rangka menunjang program pemerintah untuk Swasembada daging tahun 2009 dan seterusnya. Pesantren Prof. Dr. HAMKA ikut peran mengembangkan pembibitan sapi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging sapi. Melalui pembibitan ini sebagai alternative mengurangi kelangkaan sapi di Indonesia pada umumnya masyarakat Sumatera Barat khususnya.
8.4. Sistem Pemeliharaan dan Jangka Waktu
Sapi-sapi bakalan dipelihara selama 3 bulan. Sistem pemeliharaan yang intensif, dengan pemberian pakan konsentrat 5 – 7 kg/ekor/sapi dikombinasikan dengan 20 – 25 kg/ekor/hari.
8.5. Teknologi Mikroba Ramah Lingkungan
Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor mengembangkan sejenis mikroba yang harus diberikan kepada sapi sebelum dilakukan program penggemukan. Tujuan dari pemberian mikroba tambahan ini adalah untuk memperbaiki kondisi pencernaan sapi, khususnya pada perut rumennya. Agar daya cerna sapi terhadap hijauan/ serat kasar menjadi lebih baik.
8.6. Usaha Pengolahan Limbah Peternakan
Kotoran ternak sapi pedaging jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Bahkan kegiatan penanganannya bisa dijadikan sebagai sebuah bentuk usaha pengolahan limbah peternakan seperti biogas dan produksi pupuk organik.

• Sejarah Batik di Indonesia
Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerjaan Solo dan Yogyakarta.

Jadi kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerjaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-XX dan batik cap dikenal baru setelah perang dunia kesatu habis atau sekitar tahun 1920. Adapun kaitan dengan penyebaran ajaran Islam. Banyak daerah-daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian Batik menjadi alat perjaungan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedangan Muslim melawan perekonomian Belanda.

Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluaga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar kraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing.

Lama-lama kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga kraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri.

Sedang bahan-bahan pewarna yang dipakai tediri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari: pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanahlumpur.

Jaman MajapahitBatik yang telah menjadi kebudayaan di kerajaan Majahit, pat ditelusuri di daerah Mojokerto dan Tulung Agung. Mojoketo adalah daerah yang erat hubungannya dengan kerajaan Majapahit semasa dahulu dan asal nama Majokerto ada hubungannya dengan Majapahit. Kaitannya dengan perkembangan batik asal Majapahit berkembang di Tulung Agung adalah riwayat perkembangan pembatikan didaerah ini, dapat digali dari peninggalan di zaman kerajaan Majapahit. Pada waktu itu daerah Tulungagung yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dalam sejarah terkenal dengan nama daerah Bonorowo, yang pada saat bekembangnya Majapahit daerah itu dikuasai oleh seorang yang benama Adipati Kalang, dan tidak mau tunduk kepada kerajaan Majapahit.

Diceritakan bahwa dalam aksi polisionil yang dilancarkan oleh Majapahati, Adipati Kalang tewas dalam pertempuran yang konon dikabarkan disekitar desa yang sekarang bernama Kalangbret. Demikianlah maka petugas-petugas tentara dan keluara kerajaan Majapahit yang menetap dan tinggal diwilayah Bonorowo atau yang sekarang bernama Tulungagung antara lain juga membawa kesenian membuat batik asli.

• Sejarah Batik Pekalongan
Meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800. Bahkan menurut data yang tercatat di Deperindag, motif batik itu ada yang dibuat 1802, seperti motif pohon kecil berupa bahan baju.

Namun perkembangan yang signifikan diperkirakan terjadi setelah perang besar pada tahun 1825-1830 di kerajaan Mataram yang sering disebut dengan perang Diponegoro atau perang Jawa. Dengan terjadinya peperangan ini mendesak keluarga kraton serta para pengikutnya banyak yang meninggalkan daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah Timur dan Barat. Kemudian di daerah – daerah baru itu para keluarga dan pengikutnya mengembangkan batik.

Ke timur batik Solo dan Yogyakarta menyempurnakan corak batik yang telah ada di Mojokerto serta Tulungagung hingga menyebar ke Gresik, Surabaya dan Madura. Sedang ke arah Barat batik berkembang di Banyumas, Kebumen, Tegal, Cirebon dan Pekalongan. Dengan adanya migrasi ini, maka batik Pekalongan yang telah ada sebelumnya semakin berkembang.

Seiring berjalannya waktu, Batik Pekalongan mengalami perkembangan pesat dibandingkan dengan daerah lain. Di daerah ini batik berkembang di sekitar daerah pantai, yaitu di daerah Pekalongan kota dan daerah Buaran, Pekajangan serta Wonopringgo.

• Batik Pekalongan, antara Masa Lampau dan Kini
BATIK pekalongan menjadi sangat khas karena bertopang sepenuhnya pada ratusan pengusaha kecil, bukan pada segelintir pengusaha bermodal besar. Sejak berpuluh tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik pekalongan dikerjakan di rumah-rumah.

Akibatnya, batik pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan yang kini terbagi dalam dua wilayah administratif, yakni Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Batik pekalongan adalah napas kehidupan sehari-sehari warga Pekalongan. Ia menghidupi dan dihidupi warga Pekalongan.

Meskipun demikian, sama dengan usaha kecil dan menengah lainnya di Indonesia, usaha batik pekalongan kini tengah menghadapi masa transisi. Perkembangan dunia yang semakin kompleks dan munculnya negara pesaing baru, seperti Vietnam, menantang industri batik pekalongan untuk segera mentransformasikan dirinya ke arah yang lebih modern.

Gagal melewati masa transisi ini, batik pekalongan mungkin hanya akan dikenang generasi mendatang lewat buku sejarah.

Ketika itu, pola kerja tukang batik masih sangat dipengaruhi siklus pertanian. Saat berlangsung masa tanam atau masa panen padi, mereka sepenuhnya bekerja di sawah. Namun, di antara masa tanam dan masa panen, mereka bekerja sepenuhnya sebagai tukang batik.

ZAMAN telah berubah. Pekerja batik di Pekalongan kini tidak lagi didominasi petani. Mereka kebanyakan berasal dari kalangan muda setempat yang ingin mencari nafkah. Hidup mereka mungkin sepenuhnya bergantung pada pekerjaan membatik.

Apa yang dihadapi industri batik pekalongan saat ini mungkin adalah sama dengan persoalan yang dihadapi industri lainnya di Indonesia, terutama yang berbasis pada pengusaha kecil dan menengah.

Persoalan itu, antara lain, berupa menurunnya daya saing yang ditunjukkan dengan harga jual produk yang lebih tinggi dibanding harga jual produk sejenis yang dihasilkan negara lain. Padahal, kualitas produk yang dihasikan negara pesaing lebih baik dibanding produk pengusaha Indonesia.

Penyebab persoalan ini bermacam-macam, mulai dari rendahnya produktivitas dan keterampilan pekerja, kurangnya inisiatif pengusaha untuk melakukan inovasi produk, hingga usangnya peralatan mesin pendukung proses produksi.

tugas kewirausahaan 2

Grup band yang berformasikan lima personil yaitu Donny (Drums), Sam (Lead & Layer Vocal), Candra (Bass & Backing Vocal), dan Angga (Acoustic & Electric Guitar, Backing Vocal) yang diberi nama platinoem. Dalam pembuatan album, mereka dibantu oleh musisi ternama, seperti Yovie Widianto yang mempercayakan Platinoem band untuk membawakan dua karya ciptaannya yaitu bukan untukmu dan biarkanlah. Tidak hanya Yovie Widianto, Platinoem band juga mengajak beberapa musisi Aria Baron (founder/fit, Gigi, Baron’Soulmates), Ronald (ex Drummer Gigi, DR.PM), Dody is (Kahitna), dan Diat (Yovie & Nuno). Dari album yang diciptakan oleh musisi lain maupun yang diciptakan oleh personil Platinoem band itu sendiri sangatlah berbeda.
Menurut saya band ini sudah sukses di Indonesia, karena mereka sudah tampil diacara-acara stasiun TV swasta walaupun band ini sudah mempunyai 2 album, 4 videoklip. Tetapi sayangnya mereka tidak populer dikalangan pecinta musik indonesia, mungkin karena aliran musik yang dipilih tidak sesuai dengan selera pendengar.
Saran yang saya berikan adalah untuk mempromosikan lagu-lagu dari platinoem ini dengan menjadikan lagu-lagu dari platinoem sebagai sound track film, dan lebih bagus lagi dengan menjadi sound track sinetron. Kebanyakan lagu-lagu yang menjadi sound track film atau sinetron, orang-orang lebih cepat ingat dan menghapal.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung pihak-pihak tertentu.

Usaha jenis ini telah lama dijumpai dan muncul sejak usia kecil namun tetap berkembang sampai sekarang. Bacaan yang tersedia waktu itu kebanyakan adalah komik, majalah anak-anak, novel remaja, atau karya sastra. Dari mulai permodalan, administrasi, promosi, operasional dan managemen, usaha ini bisa dijalankan oleh sekelompok orang atau remaja kalangan usia tersebut. Cobalah mengumpulkan 10 orang temanmu satu kelas kemudian secara patungan mengumpulkan modal sebesar Rp.100.000 – Rp.500.000. modal yang terkumpul tersebut digunakan untuk menyewa kios kecil, pembuatan papan nama, membeli furniture sederhana (meja, kursi, karpet, rak buku), dan terutama untuk keperluan belanja buku-buku yang akan disewakan. Selanjutnya untuk operasional, menjaga sewa buku ini dapat digunakan aturan shift, bergiliran, semua anggota penanam modal terlibat dalam menjalankan usaha.
Tips :
Untuk promosi : undanglah semua mahasiswa satu kampus sebagai target pelanggan pertama.
Produk : lengkapi koleksi pustakanya dengan buku-buku bermutu, apalagi kalau dapat menambah khazanah pengetahuan yang sedang diperlukan. Selain itu juga buku-buku seperti: komik anak-anak, teknologi, karya sastra jurnal, majalah, tentang komputer, penunjang materi sekolah, text book, kumpulan soal-soal ujian sekolah dan soal-soal ujian masuk perguruan tinggi, dan lain-lain.
Dekorasi : buatlah senyaman dan semenarik mungkin. Apabila memungkinkan cobalah untuk menggunakan ruang salah satu anggota pemodal.
Saat mendapatkan giliran menjaga kios bisa juga diselingi dengan mempelajari materi pelajaran kuliah, atau mengerjakan tugas-tugas studi.